peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah. (2) Pembimbing Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). peraturan tentang tenaga kontrak instansi pemerintah

202/PMK. Asalkan memenuhi persyaratan, dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP. Berikut daftar gaji PPPK dalam lampiran Perpres 98/2020: •Golongan I: Rp1. honorere digantikan oleh pegawai pemerintah dengan penggunaan kontrak (PPPK). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah rencananya akan menghapuskan tenaga kerja honorer atau tenaga kerja non-ASN. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 02. 4561), Pasal 3 ayat (2). Tentang P e m a n f a a t a n D a t a P e r s e r o a n T e r b a t a s D a l a m R a n g k a P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h Tahun 2023 Perjanjian Kerja Sama Senin, 13 Juni 2022 Tak seperti bagi penerima lain yang hanya disebutkan komponen dan acuan besarannya, PP Nomor 16 Tahun 2022 menyebutkan besaran THR dan gaji ke-13 untuk mereka secara spesifik dalam halaman lampiran. d. Menurut Azwar, proses pengangkatan mereka sebetulnya kini sudah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MENTERI PAN dan RB mengeluarkan Surat Edaran nomor B/165/M. pemerintah tentang tenaga honorer yang ada di instansi-instansi pemerintah. bahwa sesuai. . Jakarta, IDN Times - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengeluarkan aturan tak ada lagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah. 3. Dasar pembayaran yang dicantumkan pada SPM Gaji Ketiga Belas tahun 2022 yaitu UU APBN 2022 dan DIPA. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara. 2. 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dalam pengadaaan barang/jasa pemerintah, kontrak pengadaan memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran. 2018 aturan ini dicabut dengan ditetapkannya ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbaru, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah adalah: 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. "Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing)," ujar Tjahjo dalam surat edaran, Selasa (31/5/2022). 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pekerjaan Konstruksi dan Jasa. dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan keadaan darurat. Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208}; 5. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memberikan kabar baik terkait penghapusan penataan tenaga non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer yang akan dilaksanakan pada November 2023. Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS. Jadwal Pemberian Penjelasan Lanjutan Konsolidasi Pengadaan Logistik Segel dalam rangka Pemilu 2024 untuk Katalog Elektronik TA 2023. Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) tidak sedikit tenaga honorer menjadi backbone dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam. Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menegaskan bahwa para pengusaha atau badan usaha wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2022 ini secara penuh. Sehubungan dengan hal tersebut Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 5. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI. Pasal 3 Ruang Lingkup pengaturan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten. gambaran. Ilustrasi Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPNEWS) Jakarta, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan adanya pemberitahuan tersebut Calon Tenaga Harian Lepas ( THL ) segera bisa melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menggunakan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ( dalam pasal 3 ). Baca juga: Unit Riset di Kementerian Dilebur ke BRIN,. Pemagangan di luar negeri ( Peraturan Menteri. KOMPAS. post audit. B. com - Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja besar-besaran pada tahun 2021. 634 ASN. Penghapusan pegawai honorer di instansi pemerintahan. 02. Salah satu isi Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M. Tentang P e m a n f a a t a n D a t a P e r s e r o a n T e r b a t a s D a l a m R a n g k a P e n g a d a a n B a r a n g / J a s a P e m e r i n t a h. 872 sebagai Tenaga Honorer Kategori II. 01. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gajidan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. ada ikatan kontrak kerja dengan pemerintah daerah; e. "Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan. Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya akan merekrut pekerja alih daya atau oursourcing sebagai tenaga tambahan. Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas. 000. com - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pegawai Harian Lepas. infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau : h. Pasal 1 Angka 10 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah. contoh Budi adalah Pegawai Tidak Tetap di suatu instansi pemerintah menerima gaji rutin tiap bulan nya sebesar Rp. TENTANG PROSES PENETAPAN PEMENANG PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, Menimbang : a. Instansi Pemerintah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan. SM. 34Pada 16 Februari 2021, pemerintah telah terbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang No. Berkitan dengan larangan instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer sebagaimana yang Anda sebutkan di atas, Pasal 96 PP 49/2019 mengatur sebagai berikut: Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Hal itu sejalan. 22 Peraturan Pemerintah Manajemen PPPK Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (2). 2. BAB I KETENTUAN. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Foto: Infografis/ PNS WFA (Work From Anywhare)/ Edward Ricardo. pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan g. id : 20 hlm. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapuskan status tenaga honorer di 2023. PPPK didefinisikan sebagai pegawai ASN yang diangkat jadi pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-undang. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK). Tanggal. Sesuai amanah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK (PP Manajemen PPPK), tenaga kontrak yang saat ini bekerja di instansi pemerintah masih dapat bekerja paling lama hingga tahun 2023. 2006 tentang PedomanBerdasarkan Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M. Dilansir dari Kompas. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa. 11. Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa. 02. Ulasan Lengkap. 16 8 PPPK. Pihak penyedia jasa, perusahaan pengguna, dan tenaga kerja outsourcing wajib untuk. lkpp. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Tenaga Kontrak . com - Pemerintah berencana menghapus pegawai berstatus honorer di badan pemerintahan mulai tahun 2023. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara. TRIBUNPONTIANAK. 02/03/2022, tanggal 31 Mei 2022, hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan yang disusun oleh Tim Koordinasi Tingkat Nasional mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kebutuhan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga. Dalam hal ini mengenai hak dari tenaga honorer/ kontrak/ pegawai tidak tetap ini, seluruh honorarium seperti yang telah diuraikan diatas dibebankan pada. Sekarang mereka masuk babak baru dengan dikontrak menjadi PPPK. pedoman pelaksanaan . meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Ini nantinya dapat digunakan sebagai tambahan bahan dalam membuat telaahan staf. 35 Tahun 2021 ini tak. Perpanjangan kontrak masa kerja PPPK harus melalui suatu prosedur tertentu. Tipe Dokumen. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 01. Kedudukan hukum PPPK sebagai aparatur sipil. MENTERI PAN dan RB mengeluarkan Surat Edaran nomor B/165/M. 74 Tahun 2008 tentang Guru 6 Pasal 58 Peraturan Pemerintah No. com – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menegaskan bahwa pekerja kontrak dan outsourcing tetap berhak mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) 2021. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP. "Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023," kata Tjahjo, dalam keterangannya yang. Tenaga Ahli. Konveksi di bawah naungan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang Depok ini memproduksi 100 APD perhari pesanan dari berbagai rumah sakit untuk tenaga medis yang menangani pasien Covid-19. JAKARTA - Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pemerintah memandang perlu menetapkan. Regulasi . (Studi Tentang Kedudukan Pegawai Honorer Pada Instansi Pemerintah Pasca Diberlakukannya UU-ASN) (AndariYurikosari ) 3. Kemenaker menyatakan THR wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Hal ini menyebabkan proses rekrutmen tenaga honorer tidak akuntabel dan terstuktur sehingga bisa sewaktu-waktu tenaga honorer direktrut oleh instansi. Honorarium Bagi Tenaga Honorer Daerah dan Tenaga Kontrak Kerja pada Pemerintah Kota Madiun (Berita DaerahAturan THR Karyawan Kontrak. Hal ini menyusul rencana pemerintah untuk menghapuskan status tenaga honorer di 2023. Peraturan Penggunaan Tenaga Outsourcing di Instansi Pemerintah. 100/MEN/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 (PP 35/2021) tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang merupakan aturan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU ASN”), tenaga kontrak honorer disebut dengan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ("PPPK"), yaitu warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas. Hal ini juga berlaku juga bagi Pemerintah Aceh. 6. 27. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. com dari peraturan tersebut, terkait masa perjanjian kerja dituangkan dalam Pasal 37 peratutan tersebut. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentangPraktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 2. e. “Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1/2022). 9Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 325 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendataan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Tenaga Asing yang dimaksud dalam peraturan ini adalah warga negara asing pemegang visa dengan tujuan bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Perpres 20/2018) sejalan dengan definisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“UU No. Di instansi tempat saya bekerja saat ini, masih banyak tenaga pramubakti. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo mengimbau, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023. dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Pemerintah Daerah berhati-hati dalam pengangkatan tenaga honorer di instansi pemerintahan, sedangkan kebutuhan guru masih belum terpenuhi. Pemerintah sendiri saat ini sudah mulai melakukan perekrutan. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78. “Terkait tenaga honorer, melalui PP diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Senin (17/1/2022). Penghapusan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. 020. Surat Edaran SE Menpan RB Nomor: B/1511/SM. Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan, ketentuan kewajiban pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai mana tertuang dalam draf RUU ASN terbaru akan tetap melalui proses seleksi. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang. CO. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur tentang perubahan kamus kelas jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Aturan umum mengenai kontrak konstruksi, jenis kontrak c. 5 b. Download : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. KOMPAS. Sebelumnya perlu diketahui Gansis bahwa. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satunya PP No. JAKARTA -- Serikat buruh sedang mempelajari peraturan pemerintah terkait sektor ketenegakerjaan yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Tenaga ahli hanya dapat a. Peraturan Perundang-undangan. Untuk lebih memahami ketentuan Pajak Penghasilan (selanjutnya disingkat PPh) Pasal 21/26, silahkan disimak penjelasan seputar PPh Pasal 21/26 berikut ini. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan penghapusan tenaga honorer 2023 dibatalkan. 903 untuk CPNS dan 49. 794. Tujuan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pegawai Non ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah 1. Posisi itu bisa berkedudukan di instansi pemerintah pusat maupun daerah. TRIBUNPONTIANAK. 6, BN. 03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah tentang Penghapusan Tenaga Honorer pada Instansi Pemerintahan yang tersirat dalam pernyataan “Menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluhan Pertanian. Perbkn ini juga berisi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin dan mekanisme pengajuan keberatan. 05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. Untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas. HGW. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. Dalam pengaturan besaran gaji PPPK, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77); 5. meningkatnya penerimaan guru honorer dan guru kontrak di sekolah negeri. TENTANG TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI SELAIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI) INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA Pada hari ini Kam. Mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan,. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2. Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN 2.